Tupoksi



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNURJAWA TIMUR
NOMOR  81 TAHUN 2008

TENTANG
URAIKAN TUGAS SEKRETARIAT , BIDANG , SUB BAGIAN DAN SEKSI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang :
Bahkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur  Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D , perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

 

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) ;
  2. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang- Undang NOMOR 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 2005 tentang P4embinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) ;
  13. Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E ) ;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Derah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

 

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

 

BAB 1
PENENTUAN UMUM
Pasal 1
 
Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
  1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
  2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
  3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Jawa Timur.
  4. Kepala Dinas adlah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
  5. Pendididkan adalah uasaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menegmbangkan potensi dirinya untuk memiliki keuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerjadsan, ahlak muli, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
  6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  7. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai Guru, Dose Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan Sebutan lain yang seusai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
  8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di sebut PAUD adalah suatu upaya Pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampaidengan usia enam tahun melalui pendidikan non Formal sebelumnya memasuki pendidikan dasar.

 

BAB II
URAIAN TUGAS
 

 

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

 

Pasal 21
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

 



Konten 2 kolom bawah

Copyright © 2012-2017 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur | Tupoksi All Right Reserved.