Tupoksi Bidang Pembinaan PK & PLK



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR




BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus

(1)    Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-LK), Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, tidak mampu dari segi sosial ekonomi.

(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, mempunyai fungsi:

a.   perumusan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

b.   perumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

c.   perumusan kebijakan operasional peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

d.   perumusan kebijakan operasional kelembagaan dan peserta didik PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

 

e.   pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

f.    penyiapan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi, kurikulum dan sarana/prasarana PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar;

g.   pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

h.   pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusif, cerdas istimewa;

i.    pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengadaan sarana prasarana PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar;

j.    pelaksanaan koordinasi penilaian dan akreditasi PK-LK;

k.   penyusunan rencana peningkatan mutu manajemen lembaga PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar;

l.    penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran/modul muatan lokal PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar;

m.perencanaan dan pemberian izin pendirian, perubahan dan penutupan lembaga PK-LK;

n.   pelaksanaan koordinasi dan pembinaan persiapan akreditasi satuan pendidikan PK-LK;

o.   perencanaan dan evaluasi penerimaan siswa baru, mutasi siswa, kalender pendidikan pada satuan PK-LK;

p.   pengembangan kurikulum PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar;

q.   penyusunan pedoman teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa;

r.    pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang PK-LK; dan

s.   pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 

 

Pasal 12

 

(1)    Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

a.   menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

b.   menyiapkan bahan penetapan standar kompetensi dan kurikulum PK-LK, pendidikan inklusif, cerdas istimewa/bakat istimewa;

c.   menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembinaan penyelenggaraan PK-LK, pendidikan inklusif, cerdas istimewa/bakat istimewa, meliputi standarisasi kurikulum dan pembelajaran;

d.   menyiapkan bahan penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran/modul muatan lokal PK-LK, pendidikan inklusif, cerdas istimewa/bakat istimewa;

e.   menyiapkan bahan penyelenggaraan ujian nasional dan ujian sekolah PK-LK, pendidikan inklusif, cerdas istimewa/bakat istimewa;

f.    menyiapkan bahan Pengembangan Kurikulum PK-LK, pendidikan inklusif, cerdas istimewa/bakat istimewa;

g.   menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi sesuai Standar Nasional Pendidikan;

h.   menyiapkan satuan pendidikan untuk memenuhi standar kompetensi dari kurikulum PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa;

 

i.    menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan

j.    melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

(2)    Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:

a.   menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan pada jenjang PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

b.   menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

c.   menyiapkan bahan operasional pembinaan penyelenggaraan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi, meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;

d.   menyiapkan bahan rencana peningkatan mutu sarana dan prasarana satuan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar;

e.   menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengadaan sarana prasarana PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi, sesuai Standar Nasional Pendidikan (standar sarana dan prasarana);

f.    menyiapkan dan memfasilitasi pengadaan buku pelajaran muatan lokal dan media pendidikan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa;

g.   menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar;

h.   menyiapkan bahan pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

i.    menyiapkan bahan pelaksanaan operasional pembinaan penyelenggaraan PK-LK, Pendidikan Inklusif, cerdas istimewa/bakat istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar meliputi pengelolaan sarana prasarana, dan standarisasi sarana prasarana;

j.    menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi; dan

k.   melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 

(3)    Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:

a.   menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan dan pengelolaan PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

b.   menyiapkan bahan pelaksanaan operasional pembinaan penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

c.   menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan kelembagaan dan peserta didik PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

d.   menyiapkan bahan operasional pembinaan akreditasi PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa;

e.   menyiapkan bahan pelaksanaan pendirian, perubahan dan penutupan, yang meliputi perubahan nama dan bentuk, penggabungan atau merger, pemecahan dan perubahan status PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa;

f.    menyiapkan bahan rencana peningkatan mutu kelembagaan dan peserta didik PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

g.   menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan kelembagaan dan peserta didik PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan;

h.   menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan manajemen kelembagaan dan peserta didik PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, Pendidikan di daerah terpencil/terbelakang/terluar, dan tidak mampu dari segi sosial ekonomi;

i.    menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan pedoman teknis penerimaan siswa baru, mutasi siswa, kalender pendidikan pada PK-LK;

j.    menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan minat, bakat dan prestasi peserta didik PK-LK, Pendidikan Layanan Inklusif, Pendidikan Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa; dan

k.   melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

 



Konten 2 kolom bawah

Copyright © 2012-2017 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur | Tupoksi Bidang Pembinaan PK & PLK All Right Reserved.